Jimly Adalah MK, MK Adalah Jimly

Firmansyah Lafiri
Friday, 06 March 2020 | 12:40 Wita

Sosok Ketua Umum ICMI

Cendekia.News — Menyebut Jimly Asshiddiqie maka sama dengan menyebut Mahkamah Konstitusi (MK). Demikian pula sebaliknya. Ketika terucap MK masih tak bisa dipisahkan dengan Jimly.

“Hingga desain gedung MK saya tuh yang cerewetin arsiteknya. Terutama soal jumlah pilar di muka grsung MK,” ungkapnya dengan nada canda, ketika usai membawakan kuliah umum di Universitas Muhamadiyah Makassar, setahun lalu.

Prof DR Jimly Asshiddiqie, SH, lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 17 April 1956. Saat ini sebagai Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Selain akademisi hukum tata negara dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly juga dikenal sebagai sosok ayah yang tidak ingin melibatkan urusan keluarganya dan pekerjaan ditekuni.

Prinsip Jimly, urusan pekerjaan dan profesinya tidak harus diikuti oleh putra-putrinya, misalnya, tidak menginginan putra maupun putrinya memanfaatkan nama besar yang dia miliki untuk meneruskan karirnya. Justru Jimly memberikan kepercayaan penuh untuk menekuni profesi sesuai keinginan mereka masing-masing.

Ia mengawali rekam jejaknya sebagai akademisi saat meraih gelar S1 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI). Di universitas yang sama, Jimly juga meraih gelar Doktor tahun 1990 dan di Van Vollenhoven Institute serta Rechis-Faculteit Leiden program Doktor by Research dalam ilmu hukum. Tahun 1998, Jimly meraih gelar sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara FH UI.

Karir akademisnya mengantarkan ayah 5 anak ini menjadi salah satu figur yang berpengaruh di Tanah Air. Ide dan gagasannya untuk menguatkan sistem demokrasi dibuktikan saat mendirikan MK tahun 2003 sekaligus menjadi ketua pertama. Jimly menjabat dua periode sebagai Ketua MK yaitu periode 2003-2006 dan 2006-2008.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tahun 2009 dan 2010 ini juga merupakan sosok figur yang mengingatkan keluarganya dalam urusan agama dan pendidikan. Jimly mengingatkan, agama nomor satu, artinya sukses apapun seseorang dalam urusan dunia, jangan sampai melupakan agamanya. Setelah agama, Jimly mengingatkan putra-putrinya untuk menekuni pendidikan sebagai bekal manusia yang berakhlak dan beretika.

Namun, agama dinomorsatukan bukan berarti tidak menghargai keberagaman. Jimly berpesan kepada putra putrinya untuk bersosialisasi dan bergaul dengan siapapun tanpa harus memandang perbedaan agama, golongan, suku, ras, budaya dan berbagai latar belakang perbedaan lainnya.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Bidang Hukum dan Ketatanegaraan ini juga menorehkan namanya di bidang tulis menulis. Tidak sedikit karya yang dihasilkan. Jimly menyumbangkan gagasan dan pemikirannya melalui puluhan buku serta ratusan artikel dan karya ilmiah populer yang banyak diminati kaum akademisi, khususnya bidang hukum.

Jimly merupakan sosok yang ramah dan cerdas dalam urusan profesionalitas. Ketegasan dan produktivitasnya mengemban beberapa jabatan tertinggi negara dibuktikan dengan hasil yang inovatif. Sebab itulah Jimly di keluarga dan kerabatnya dikenal sebagai sosok inovator dan berpengaruh untuk bangsa.

Menurut Jimly, Indonesia yang dikenal sebagai salah satu identitas negara keberagaman di dunia harus terus dijaga dan dijunjung. Prinsip menghargai dan menjunjung keberagaman bangsa dimulai dari lingkup paling kecil, yakni keluarga.

Tentunya dari keluarga prinsip keberagaman itu menjadi fondasi yang kuat untuk mempertahankan identitas bangsa sebagai negara yang beragam. Begitulah pesan Jimly yang juga sosok pluralis.

Jimly adalah guru besar hukum tata negara yang juga terlibat dalam pergulatan politik. Latar belakang ini sangat pas dengan tantangan yang dihadapi MK, lembaga baru di era reformasi itu.

Hukum tak boleh hampa dari realitas sosial. Karena itu, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) ini berhasil membawa MK meniti lekuk liku perjalanan bangsa dan negara Indonesia untuk selamat dari jebakan ketidakpastian masyarakat yang sedang bergolak. Untuk menjamin kepastian hukum sekaligus kepastian politik, alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini memimpin MK untuk memutuskan perkara-perkara dasar.

Walau politik gonjang-ganjing, keluaran dari Harvard Law School itu tetap bekerja untuk mengambil keputusan. Bahkan ketika lampu padam akibat krisis energi, Jimly tetap melanjutkan sidang dengan menyalakan lilin. “Jika hukum tertinggal oleh arus politik, Indonesia akan terus terjebak dalam lingkaran krisis. Maka keputusan tak boleh ditunda walau sehari,” jelasnya.

Jimly adalah akademisi Indonesia yang menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 25 Januari 2010. Sebelumnya dia menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pertama (2003–2008) dan diakui sebagai peletak dasar bagi perkembangan gagasan modernisasi peradilan di Indonesia.

Jimly yang dipilih oleh DPR sebagai Hakim Konstitusi, sebelumnya pernah menjabat sebagai Asisten Wakil Presiden RI B.J. Habibie.

Pada tanggal 6 Oktober 2008, Jimly melayangkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Hakim Konstitusi setelah merasa selesai melaksanakan tugas sejarah dalam membangun dan mengokohkan keberadaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan yang modern dan tepercaya. Terhitung tanggal 1 Desember 2008, Jimly tidak lagi berstatus sebagai Hakim Konstitusi RI dan akan kembali pada ladang pengabdiannya di ranah akademis.

Selain itu, dipercaya menjadi Penasihat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2009), dan pernah menjadi Ketua Panitia Seleksi Penasihat Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK)(2009), dam dipercaya menjadi Ketua Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) (2009-2010).■

Bio Data :

  • Nama : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie SH
  • Tanggal LahirSelasa, 17 April 1956
  • Pendidikan
  • Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1982 (Sarjana Hukum).
  • Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1984 (Magister Hukum).
  • Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia Jakarta (1986-1990),Van Vollenhoven Institute, serta Rechts-faculteit, Universiteit Leiden, program doctor by research dalam ilmu hukum (1990).
  • Post-Graduate Summer Refreshment Course on Legal Theories, Harvard Law School, Cambridge, Massachussett, 1994.
  • Karir
  • Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2003-2008.
  • Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 1981 (1998 diangkat sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara).
  • Asisten Wakil Presiden RI 1998-1999.
  • Anggota Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 1988-1993.
  • Sekretaris Dewan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum (DPKSH), 1999.
  • Ketua Bidang Hukum Tim Nasional Reformasi Nasional Menuju Masyarakat Madani, 1998-1999, dan Penanggungjawab Panel Ahli Reformasi Konstitusi (bersama Prof. Dr. Bagir Manan, S.H.), Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1998-1999.
  • Anggota Tim Nasional Indonesia Menghadapi Tantangan Globalisasi, 1996-1998.
  • Anggota Tim Ahli Panitia Ad Hoc I (PAH I), Badan Pekerja Majelis – Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (2001).
  • Senior Scientist bidang Hukum BPP Teknologi, Jakarta, 1990-1997.
  • Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, 1993-1998.
  • Anggota Dewan Pertimbanngan Presiden Bidang Hukum dan Ketatanegaraan 2009-2010
  • Ketua Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), 2009-2010.
  • Ketua Dewan Pembina Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI), 2009-sekarang.
  • Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI), 2005-2010, dan 2010-2015.
  • Penasihat KOMNASHAM (2008-sekarang)
  • Koordinator dan Penanggungjawab Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu Hukum dan – Masalah Kenegaraan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2000-2004.
  • Penasihat Ahli Menteri Perindustrian & Perdagangan 2002-2003
  • Penasehat Ahli Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2002-2003.
  • Penasehat Ahli Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, 2002-2003.
  • Anggota tim ahli berbagai rancangan undang-undang di bidang hukum dan politik, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman dan HAM, serta Departemen Perindustrian dan Perdagangan, sejak tahun 1997-2003.
  • Pengajar pada berbagai Diklatpim Tingkat I dan Tingkat II Lembaga Administrasi Negara (LAN) sejak tahun 1997-sekarang.
  • Pengajar pada kursus KSA dan KRA LEMHANNAS (Lembaga Pertahanan dan Keamanan Nasional) sejak 2002-2005.
  • Guru Besar Tidak Tetap atau menjadi Pembimbing Kandidat Doktor pada Fakultas Hukum berbagai Universitas Negeri dan Swasta di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Makassar, Medan, dan Palembang.
  • Penghargaan
  • Penerima penghargaan dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia (DRPM UI) sebagai penerima penghargaan untuk kategori Penulis Buku Teks 2007
  • Man of the Year 2007-2008, Majalah GLOBE Asia
  • Newsmaker 2008 dari Metro TV
  • Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Awards 2009

*) Sumber: https://m.merdeka.com/jimly-asshiddiqie/profil/