Ketua ICMI Terima Anugerah Tanda Kehormatan dari Presiden. ICMI Sulsel: Sudah Tepat

Firmansyah Lafiri
Friday, 14 August 2020 | 01:03 Wita

Cendekia.News — Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda kehormatan Republik Indonesia (RI) kepada sejumlah tokoh. Mereka dianggap berkontribusi atas kemajuan bangsa.

Pemberian penghargaan itu tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 51, 52, 53/TK Tahun 2020 tertanggal 22 Juni 2020 dan No 79, 80, 81/TK Tahun 2020 tertanggal 12 Agustus 2020. Tanda Kehormatan yang diberikan yaitu Bintang Mahaputera, Bintang Jasa, dan Bintang Penegak Demokrasi.

Pemberian penghargaan diserahkan secara simbolis kepada delapan orang di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 13 Agustus 2020. Salah seorang penerima Anugerah Tanda Kehormatan itu Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Prof Dr Jimly Asshiddiqie SH MH.

Jimly menerima anugerah tanda penghormatan Bintang Penegak Demokrasi Utama. Atas penganugerahan ini pengurus ICMI Sulsel mengucapkan selamat.

“Tentunya bintang kehormatan yang diberikan Presiden sudah sesuai dengan jejak pemikiran dan langkah-langkah yang selama ini dilakukan Prof Jimly sejak menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi hingga sekarang menjadi anggota DPD dan Ketua ICMI. Selamat prof,” kata Ketua ICMI Sulsel Prof Dr Arismunandar MPd di Makassar, Jumat (14/8/2020).

Senada dengan itu, Sekretaris ICMI Sulsel Prof Dr Farida Pattitingi SH MHum menjelaskan, Prof Jimly dikenal dengan pemikirannya bahwa penegakan hukum adalah kunci utama berdemokrasi. “Bahwa penegakan hukum yang sesuai akan menghindari perpecahan akibat demokrasi kebablasan,” kata Dekan Fakultas Hukum Unhas ini.

Sebelumnya Jimly pada awal 2020 ini sempat menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo tentang demokrasi kebablasan. “Konteks yang ingin disampaikan Presiden bahwa kebebasan harus dikontrol dengan hukum,” ujar Jimly.

Dengan penegakan hukum yang sesuai, kata Jimly, kebebasan berpendapat dan berekspresi dapat dikontrol. Sehingga, tidak menimbulkan persoalan baik secara sosial, ekonomi, maupun politik.

Dikutip dari laman icmi.or.id, Jimly menambahkan, yang terpenting penegakan hukum harus benar-benar mengedepankan keadilan dan kebenaran. “Penegakan hukum adalah kunci untuk menjaga supaya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terwujud dan persatuan Indonesia terjaga,” ujar Jimly.■ fir


BACA JUGA