Agenda Utama Pendidikan Menuju Sulsel Cerdas

Firmansyah Lafiri
Sunday, 27 September 2020 | 11:05 Wita

Oleh : Prof Dr Arismunandar MPd, Ketua ICMI Sulsel

Cendekia.News — Salah satu visi Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Prof. Dr. H.M. Nurdin Abdullah, M.Agr dan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, ST adalah menuju Sulsel yang sehat dan cerdas. Visi tersebut sangat menantang terutama untuk membawa pendidikan Sulsel sejajar dengan provinsi lain di Indonesia. 

Hal  itu juga menunjukkan keberlanjutan program dari dua gubernur sebelumnya yang selalu menjadikan pendidikan sebagai salah satu prioritas. Pada era Gubernur Amin Syam prioritas pendidikan diarahkan untuk mengembangkan pendidikan unggulan di Sulsel, pada era Syahrul Yasin Limpo memberikan prioritas pada pendidikan gratis dan pada era Nurdin Abdullah 2018-2023 prioritas juga diberikan kepada pendidikan khususnya sekolah vokasi.

Terlepas dari apa yang menjadi visi Gubernur Nurdin Abdullah 2018-2023, pendidikan di Sulsel menghadapi berbagai tantangan yang cukup serius. Tantangan pertama adalah belum memadainya angka partisipasi murni (APM) pada kelompok usia tertentu, seperti usia sekolah SMP dan SMA. 

Data BPS 2018 menunjukkan bahwa APM Sulsel untuk jenjang SMP/MTs/Paket B baru 75,13 persen lebih rendah dari rata-rata APM nasional sebesar 78,84 persen. Hal ini menunjukkan adanya anak usia SMP yang belum tertampung. Persentase APM lebih rendah pada jenjang SM/MA/Paket C yaitu 60,03 persen di bawah rata-rata nasional 60,67 persen.

Rendahnya pencapaian APM tersebut berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Saat ini menurut data, Sulsel baru memiliki skor IPM 70,74, jauh di bawah Provinsi DI Yogyakarta dengan skor 78,89. IPM ini disumbangkan salah satunya oleh masa sekolah yang masih pendek dari penduduk 25 tahun ke atas, yaitu 8 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP.

Tantangan kedua adalah mutu pendidikan. Sejarah panjang pendidikan di Sulsel menunjukkan bahwa mutu pendidikan, khususnya SMA berada di kluster 4 dari lima kluster wilayah di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari skor tes Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Klaster pertama peringkat SMA di Pulau Jawa, kedua Pulau Sumatera, ketiga Pulau Bali dan Kalimantan, peringkat keempat SMA di pulau Sulawesi, dan peringkat kelima adalah kluster Maluku dan Papua. Gejala ini berlangsung selama kurang lebih 10 tahun terakhir. 

Rendahnya mutu pendidikan di Sulsel tersebut juga didukung oleh data hasil Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk SMA pada 2018. Hasil UNBK ini menempatkan Sulsel pada peringkat ke 27 dari 34 provinsi di Indonesia dengan skor 40,4. Di bawah Sulsel ada Provinsi Sulawesi Tengah (29), Sulawesi Utara (30) dengan Skor 40, Gorontalo (31) dengan skor 39,6, dan Sulawesi Barat (33) dengan skor 37,7. Perolehan Sulsel ini di bawah skor rata-rata nasional yaitu sekitar 45 dan jauh di bawah DKI Jakarta sebagai provinsi dengan skor UNBK SMA tertinggi seluruh Indonesia, yaitu 57,4. 

Tantangan ketiga adalah relevansi pendidikan. Tingginya angka pengangguran di Sulsel akhir-akhir ini menunjukkan adanya masalah dengan pendidikan khususnya pada jenjang SMA dan SMK. Data Biro Pusat Statistik (BPS) 2018 menunjukkan bahwa angka pengangguran di Sulsel Agustus 2018 sebesar 5,34 persen meningkat dari periode Februari 2017 sebesar 4,77 persen. Ditinjau dari latar belakang pendidikan, lulusan SMA dan SMK merupakan jumlah penganggaran tertinggi dibanding dengan jenjang SLTP dan perguruan tinggi.

Tantangan keempat adalah tata kelola pendidikan khususnya terkait dengan pemenuhan delapan standar nasional pendidikan: standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar penilaian, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, standar guru dan tenaga kependidikan, dan standar pembiayaan. Pemenuhan delapan standar tersebut diukur melalui pencapaian akreditasi sekolah/madrasah, di mana akreditasi A menunjukkan telah memenuhi standar dan akreditasi B dan C di bawah standar. Hasil akreditasi sekolah 2018 lalu menunjukkan pencapaian akreditasi A sekolah/madrasah di Sulsel baru sekitar 14,6 persen, selebihnya adalah B (59,5), C (25,1), bahkan tidak terakreditasi (0,8 persen). 

Agenda Utama

Untuk mengatasi empat tantangan tersebut, pemerintah Provinsi Sulsel perlu mempertimbangkan agenda prioritas pendidikan. Prioritas pertama adalah perluasan akses pada jenjang sekolah menengah, baik SMP maupun SMA/SMK. Prioritas ini sekaligus menjawab kebutuhan sistem zonasi untuk mendirikan SMA dan SMK pada daerah yang tergolong “blank spot.” Agenda ini juga harus melibatkan pemerintah kabupaten/kota terutama dalam penyiapan lahan. Selama ini banyak program pembangunan sekolah baru tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya lahan yang memadai.

Pola yang dikembangkan oleh Pemkot Makassar berupa penggabungan (regrouping) SD yang menghasilkan beberapa gedung yang dijadikan 10 SMP cocok untuk dikembangkan di tingkat Sulsel untuk memenuhi kebutuhan pendirian sekolah baru. Pola ini mengurangi biaya pembangunan sekolah sekaligus dapat memenuhi kebutuhan zonasi pendidikan.  

Agenda prioritas kedua adalah peningkatan mutu sekolah dengan meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Ada tiga pihak yang berkepentingan langsung di sini yaitu kepala sekolah, pengawas, dan guru. Ketiganya harus dipastikan memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai agar mampu menstimulasi pembelajaran yang berkualitas. Persoalan rendahnya kompetensi guru harus bisa diatasi melalui ragam upaya peningkatan kompetensi. Pengawas sekolah juga harus memastikan bahwa guru-guru sudah mengajar dengan baik di kelas, tidak sekadar berkunjung tanpa ada upaya tindaklanjut perbaikan pembelajaran guru.

 Agenda prioritas ketiga adalah pengembangan pendidikan vokasi, baik tingkat diploma, SMK, maupun pelatihan calon tenaga kerja. Pendidikan vokasi harus didorong terutama yang berbasis industri. Industri perhotelan, manufaktur, dan industri sejenis yang menyerap tenaga kerja besar harus didorong untuk mendirikan pendidikan vokasi baik tingkat SMK maupun diploma.

Jika perlu pemerintah memberikan insentif dan kemudahan untuk itu. Pada sisi lain, SMK yang ada perlu memastikan lulusannya memiliki kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja dengan cara memperbanyak praktik di dunia industri dan diikuti dengan uji kompetensi untuk memastikan mereka layak memasuki dunia kerja.  

Saat ini terjadi permintaan tenaga kerja dari luar negeri yang begitu besar terutama dari negara maju seperti Jepang, Korea, dan Australia. Untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja tersebut maka diperlukan kompetensi bahasa asing bagi siswa SMK dan mahasiswa diploma. Sebagai ilustrasi, untuk menjadi tenaga kerja di Jepang diperlukan pelatihan sekitar enam bulan. Jika kemampuan bahasa bisa diintegrasikan ke kurikulum SMK dan program diploma maka tidak diperlukan lagi tambahan waktu untuk melatih mereka. 

Akhirnya agenda prioritas keempat adalah pemenuhan standar nasional pendidikan. Kelemahan utama sekolah di Sulsel terletak pada kurang memadainya sarana dan prasarana dan kurangnya jumlah guru dan tenaga kependidikan. Dalam hal sarana dan prasarana, sekolah umumnya mengeluhkan tiadanya ruang perpustakaan dan laboratorium dengan peralatan yang memadai. Demikian pula kebutuhan tenaga guru yang masih tinggi untuk mengganti guru-guru yang pensiun, kebutuhan pustakawan sekolah, dan kebutuhan tenaga administrasi sekolah yang profesional. ■


BACA JUGA