Pembangunan dalam Paradigma Kemanusiaan

Firmansyah Lafiri
Monday, 28 September 2020 | 12:56 Wita

■ Oleh : Tamsil Linrung

Cendekia.News — Dunia berpacu membawa obor perubahan. Letupan inovasi berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligent) di bidang teknologi menopang aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Semudah jentikan jemari. Sains berbasis rekayasa genetika telah mampu menciptakan tumbuhan, hewan hingga produk pangan olahan sebagai asupan gizi untuk meningkatkan produktivitas umat manusia. Temuan di bidang medis, bahkan mampu menciptakan organ bionic yang menggantikan peran organ anatomik dalam sistem fisiologi manusia.

Di tengah gemerlapnya pencapaian yang diraih, dekadensi kemanusiaan justeru semakin menyayat hati. Di sudut dunia yang lain. Potret kemiskinan, keterbelakangan pendidikan hingga minimnya akses terhadap layanan kesehatan seolah terkubur di balik menara gading realitas materialistik. Dari tahun ke tahun, indeks ketimpangan semakin parah. Pun dengan indeks pembangunan manusia yang meski secara statistik terlihat menanjak, namun berjalan amat lamban. Jauh di belakang guyuran kebijakan hingga anggaran yang semakin jumbo.

Data dan angka di atas kertas, tak ubahnya degup pencapaian materi yang tampak mewah di permukaan. Namun nun jauh di lubuk terdalam, menyisakan keresahan. Manusia dengan segala keunggulannya memang sukses menciptakan batas-batas teritori baru. Di berbagai sektor kehidupan. Namun pada saat yang sama, tuntutan kepedulian justru semakin tampak diabaikan.

Dalam skala nasional, coba saja kita tengok anggaran pemerintah (APBN). Semakin besar dari tahun ke tahun. Namun pada saat yang sama, nilai jumbo yang menembus angka Rp 2.439 triliun tak mampu mengikis angka disparitas kelompok kaya dan miskin. Indonesia masih bertengger sebagai negara dengan tingkat ketimpangan yang tinggi. Bahkan Credit Suisse mencatat, satu persen orang Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional. Fakta yang sungguh menyedihkan.

Fakta itu tentu saja amat mudah terkonfirmasi. Tak perlu jauh-jauh. Cobalah sesekali naik kereta ketika berada di Jakarta. Dari dalam gerbong, terhampar wajah kemiskinan sepanjang sisi kiri dan kanan rel kereta. Tak jauh, hanya sepelemparan batu dari pemukiman kumuh itu, berdiri gagah gedung jangkung menjulang bak hendak merogoh langit. Sebuah potret, betapa kontras kehidupan masyarakat kecil dengan kemewahan yang dikuasai segelintir konglomerat.

Ketimpangan, masih akan jadi isu dan problem sosial ekonomi yang membelit bangsa ini. Ketimpangan yang semakin mencuat di tengah derasnya arus pembangunan. Memang, sudah banyak program yang diluncurkan untuk mengikis ketimpangan dan mengerek indeks kualitas hidup masyarakat. Seperti pendidikan gratis, beasiswa ke luar negeri, hingga program jaminan kesehatan nasional.

Namun, apakah program-program tadi sudah menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan. Faktanya, kemiskinan, akses pendidikan berkualitas hingga layanan kesehatan yang baik, masih jauh panggang dari api. Problem ini tentu saja bukan hanya diteropong nun jauh di Ibu Kota, atau di kota-kota metropolitan lainnya. Problem yang serupa, saya kira juga jadi tantangan pembangunan di Sulawesi Selatan.

Dalam perjalanannya, Sulsel telah mencapai banyak kemajuan. Terutama di bidang infrastruktur. Hal ini didorong oleh banyaknya putra daerah yang berkiprah di level nasional.

Selain itu, posisi beberapa daerah di Sulsel, seperti Makassar dan Parepare secara historis merupakan pusat perdagangan pada masanya. Masih eksis hingga hari ini, turut menjadi pemicu pembangunan daerah ini. Dalam spektrum yang lebih luas. Sehingga Sulsel menjadi mercusuar di kawasan Indonesia Timur. Predikat yang sering dibangga-banggakan.

Namun sekali lagi, seperti dikemukakan di awal tulisan, bahwa segala pencapaian tersebut tentu saja tak boleh justeru jadi menara gading di tengah realitas sosial masyarakat. Rakyat jangan diposisikan di ujung dari sebuah perjalanan pembangunan. Rakyat adalah elemen yang harus ada di sepanjang jalan proses pembangunan. Jadi, pelibatan masyarakat dalam kontek pemberdayaan, harus dimulai bahkan sejak awal proses pembangunan dirancang.

Paradigma keliru justru kerkembang dewasa ini dalam memosisikan rakyat di tengah gemerlap pembangunan. Seolah rakyat adalah hambatan. Atau rakyat hanya perlu dilibatkan ketika pembangunan membuahkan hasil. Ketika proyek-proyek infrastuktur selesai. Telah diresmikan. 

Padahal, yang tepat adalah melibatkan rakyat sejak awal. Dalam konteks pemberdayaan. Sehingga trickle down effect yang sering jadi slogan itu, tidak sekadar pemanis semata. Namun terlihat dan dinikmati rakyat. Bahkan ketika gemuruh pembangunan baru dinyalakan.

Yang juga perlu ditegaskan, pembangunan tak boleh menegasi rakyat. Apalagi merenggut hak-hak mereka seperti banyak dilaporkan di wilayah lain di Indonesia. Potret pembangunan yang menyingkirkan dan menggusur rakyat, saya kira bukan tabiat kita di Sulsel yang memegang prinsip “sipakatau”. Itulah prinsip adiluhung. Values yang diwariskan oleh orang tua kita untuk menegakkan kehidupan berbasis komunalitas. Sipakatau, jika diterjemahkan dalam kontek kehidupan masa kini, kita menyebutnya sebagai paradigma pembangunan berbasis kemanusiaan.■

*) Wakil Ketua Komisi VII DPR RI 2014-2019 dan anggota DPD RI 2019-2024


BACA JUGA