ICMI Sulsel Dorong Makassar jadi Kota Termurah Pembiayaan Pendidikan Melalui Kebijakan Integrasi

Firmansyah Lafiri
Sunday, 25 July 2021 | 07:01 Wita

Cendekia.News — Ketua Orwil Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Sulsel Prof DR H Arismunandaf MPd mendorong Makassar sebagai kota dengan pembiayaan pendidikan termurah di Indonesia.

Hal itu diutarakan pakar pendidikan itu pada diskusi Asosiasi Profesor Indonesia (API) Sulsel, Ahad (25/7/2021), secara daring dari 12.45-15.30 Wita siang tadi.

Diskusi rutin itu menghadirkan Walikota Makassar Ramdhan “Dany” Pomanto dan jajaran Dinas Pendidikan Makassar dengan topik “Strategi Implementasi Konsep Pendidikan 9 tahun, semua harus sekolah mendukung 5000 Lorong sehat/Lr Wisata.”

Hadir pula sebagai penanggap pada diskusi tersebut Prof Nur Sadik (Wakil Rektor Univ Tenriabeng JKT), Prof. Jamaluddin Nyompa (Ketua Pascasarjana Unhas) dan Prof Masrurah Muchtaf (Ketua Asosiasi Dosen Indonesia). Turut dimoderatori Prof Sukri (FKM Unhas).

“Salah satu kebijakan yang bisa diterapkan untuk mewujudkan Makassar sebagai kota termurah pembiayaan pendidikan yakni melalui program integrasi pendidikan TK, SD, SMP,” urai anggota badan akreditasi pendidikan nasional tersebut.

Bentuk integrasi yang dimaksud Prof Arismunandar, di antaranya dengan berbagi sumber daya guru hingga penggabungan infrastruktur pendukung seperti perpustakaan sehingga akan kurangi beban operasional sekolah.

Manfaat lain dengan kebijakan integrasi unit pendidikan dasar, tambahnya, maka tak diperlukan lagi PPDB yang menjadi kerisauan dan beban tersendiri orang tua siswa. “Manfaat lain berupa penghemat belanja pengadaan tanah untuk bangun infrastruktur,” rincinya.

Menurutnya kebijakan integrasi pendidikan bisa segera diimplementasikan oleh Walikota Makassar seiring dengan rencana penerapan beberapa inovasi pendidikan di Makassar seperti sekolah integrasi, hybrid, pembelajaran merdeka maupun S3 (Sombere Smart School).

Hal terpenting lain yang sepatutnya menjadi perhatian Pemkot Makassar, tegas Prof Arismunandar, yakni perbaikan harkat dan martabat guru honorer.

“Kita perlu mendorong perhatian terhadap kualitas guru agar berkualifikasi dan berkompetensi. Faktanya banyak guru berstatus guru honor dengan gaji terbatas, harkat dan martabatnya belum baik,” ungkapnya.

Padahal, tuturnya, di beberapa kota di Kaltim seperti Balikpapan dan Samarinda telah menerapkan gaji guru honor setara gaji UMR.■ fir


BACA JUGA